Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi telah memberi ruang kebebasan dengan beberapa konsekuensi juga implikasi logis. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pembangunan dituntut lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat kini lebih melek informasi, semakin cerdas, kritis, dinamis dan aspiratif (terlibat) dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan. Oleh karena itu, semua lembaga sektor publik termasuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga wajib beradaptasi, lebih ramah dan lebih dekat dengan masyarakatnya.

Perkembangan pengelolaan kepemerintahan yang baik juga telah membawa arus tuntutan perbaikan pengelolaan kinerja program/ kegiatan dan pengelolaan sumber daya atasnya. Karenanya setiap organisasi publik juga terus didorong untuk lebih terbuka memberikan informasi terhadap apa yang sudah dikerjakan. Terkait ini, Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu unit publik juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara transparan. Sebagai salah satu organisasi di sektor publik, Biro yang baru dibentuk kembali pada Tahun 2013 ini juga diharapkan dapat membuat suatu Rencana Stratejik (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accozuntability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Rencana Kinerja (Performance Accountability Report) Tahun 2015 yang disusun merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana stratejik (Renstra). Renstra sebagai rencana umum lima tahunan harus diuraikan lebih rigit ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih fokus. Dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang baik diharapkan pula dapat memperbaiki kinerja organisasi pada fase awal.

Statistik Kunjungan

Hari ini384
Kemarin510
Minggu Ini894
Bulan Ini7856
Total1116918
Tuesday, 13 November 2018 16:56
Powered by CoalaWeb